SBY Ingatkan Kepala Daerah Soal 6 Kebijakan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengingatkan enam kebijakan pembangunan 10 tahun mendatang kepada seluruh menteri dan seluruh pimpinan pemerintah daerah.

Enam kebijakan itu disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Musrembangnas) 2010-2014, di Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat 11 Desember 2009.

Enam kebijakan itu yakni, strategi pembangunan harus bersifat insklusif, adil dan merata. Pembangunan Indonesia hingga 2014 ditargetkan mencapai 7 persen, sehingga berkurang pengagguran, kemiskinan. Ekonomi lokal harus betul-betul adil dan merata dan dapat dirasakan seluruh rakyat.

Kedua, strategi pembangunan harus berdimensi kewilayahan, dan srategi pemabgunan antar daerah tidaklah sama. Dimensi kewilayahan dan keunggulan perlu dipertimbangkan secara baik, agar lebih realistis dan efektif.

Ketiga, luasnya Indonesia dengan sebaran pulau besar dan kecil yang membentang memerlukan pengintegrasian ekonomi secara nasional yang baik. Jika menjadi satu kesatuan nasional yang kuat, maka posisi tawar di dunia internasional akan kuat.

Keempat, mengembangkan ekonomi lokal. Para Gubernur, Bupati dan Walikota memiliki kewenangan luas dari fiskal, mengetahui plus dan minus masing-masing daerah.

"Kita berharap dengan rencana yang baik, sinergi yang baik bisa mengembangkan ekonomi lokal masing-masing," kata SBY ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.

Kelima, pembangunan harus menjaga keserasian pertumbuhan dan pemerataan. Menurutnya strategi 2004 masih berlaku, yaitu pro growth, pro job, pro poor.

Keenam, pembangunan kualitas manusia. Para gubernur, bupati diminta datang ke desa dan menemui rakyatnya, apakah terdapat perubahan kesejahteraan tiap tahunnya. "Kualitas hidup rakyat-lah yang sejati, kalau benar tiap tahun akan naik kesejahteraanya." ujarnya.

SBY berharap dalam Musrembangnas ini tercipta ide segar dari pimpinan daerah. Pemerintah pusat sebaiknya mendengar dan menjelaskan kendala yang dihadapi. Sebaliknya, lanjut SBY, pimpinan daerah bisa mengerti.

"Apa yang kita miliki, kita rencanakan tidak selalu persis realisasinya, nantinya ada perubahan, revisi, adjustmen. Itulah perlunya RKAP, APBN," ujar SBY.